Oleh: Adi Prananta Surya 98'
Pasca peristiwa Agustus Kelabu 2025, perhatian publik tertuju pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri, Polri memang selalu menjadi sorotan ketika terjadi kerusuhan ataupun jatuhnya korban jiwa. Namun, dalam setiap peristiwa besar, perlu dipahami bahwa selalu ada faktor penyebab yang kompleks, bukan sekadar persoalan teknis kepolisian.
Isu pergantian Kapolri yang mencuat belakangan ini dinilai lebih bernuansa politik dibandingkan kebutuhan objektif kelembagaan. Peristiwa Agustus Kelabu sendiri diyakini bukan murni spontanitas, melainkan melibatkan banyak aktor dan faktor eksternal yang sulit diantisipasi oleh siapapun Kapolrinya. Dengan demikian, menempatkan tanggung jawab sepenuhnya di pundak Kapolri justru berpotensi menyesatkan publik.
Secara konstitusional, pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam teori politik pemerintahan, prerogatif ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena menyangkut legitimasi, stabilitas, dan arah kebijakan negara. Oleh sebab itu, setiap keputusan Presiden dalam hal ini sudah sepatutnya dilakukan dengan kehati-hatian tinggi.
Kajian ilmiah dalam ilmu politik dan keamanan menunjukkan bahwa stabilitas institusi penegak hukum merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Teori stabilitas kelembagaan (institutional stability theory) menekankan, pergantian pimpinan di tengah krisis dapat menimbulkan efek domino berupa melemahnya kepercayaan publik, terganggunya kesinambungan kebijakan, dan membuka ruang bagi kelompok kepentingan tertentu untuk mengambil keuntungan.
Dalam konteks ini, isu pencopotan Kapolri dapat dibaca sebagai upaya “adu domba politik” atau dalam istilah populer disebut “jebakan Batman” bagi Presiden Prabowo. Jika Presiden tergesa-gesa mengambil keputusan, bukan hanya citra Polri yang terguncang, tetapi juga konsolidasi politik nasional dapat terganggu.
Oleh karena itu, menghentikan polemik isu pergantian Kapolri menjadi penting demi menjaga iklim kondusif di tengah masyarakat. Kritik terhadap Polri tentu perlu dilakukan secara konstruktif dalam kerangka reformasi institusi, bukan dalam bentuk isu yang justru memperkeruh keadaan.
Dengan langkah ini, negara dapat lebih fokus pada agenda besar reformasi kepolisian, peningkatan profesionalisme aparat, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih transparan dan humanis. (*)
