-->
  • Jelajahi

    Copyright © NEWS.BERITASOLO.COM | BERITA TERBARU HARI INI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Soal Kepala Desa Takkalala, Mahasiswa Luwu Utara Ancam Demo Kantor Bupati

    EDITOR
    Jumat, 13 September 2019, 16.29 WIB Last Updated 2019-09-13T09:29:11Z
    Soal Kepala Desa Takkalala, Mahasiswa Luwu Utara Ancam Demo Kantor Bupati


    JBN.CO.ID ■ Para Aktivis Mahasiswa di Luwu Utara gerah. Karenanya, mewakili aktivis mahasiswa, Zulkifli Hatta resmi melayangkan surat ke Bupati Indah Putri Indriani dan DPRD Luwu Utara untuk memberhentikan sementara kades takalala selama proses hukum yang di timpanya.

    Demikian hal ini di ungkapkan zulkifli Hatta kepada awak media, pada Jum’at (13/09/2019).

    Saat di wawancarai di kantor Bupati Luwu Utara usai melayangkan suratnya di kantor Bupati jumat tadi, Zulkifli Hatta berharap Bupati dan anggota Dewan di Lutra jangan hanya diam.

    "Saya bersurat ke Bupati dan DPRD merujuk surat penetapan tersangka kepala desa takalala yang telah di serahkan pada Dinas PMD Luwu Utara pada hari selesai tertanggal 10 September 2019 oleh unit Tipikor Luwu Utara," ujarnya.

    Zulkifli Hatta yang Juga Ketua Depertemen Advokasi PP-Pemilar mengatakan Isi surat saya meminta kepada Bupati Agar Nasriati Selaku Kepala Desa Takalala di berhentikan sementara dari jabatannya selaku kepala Desa Takkalala.

    "Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 82 tahun 2015 pasal (9) Kepala Desa dapat di berhentikan sementara oleh Bupati/Walikota. yang dimana di katakan pada huruf (D) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara," kata aktivis mahasiswa zulkifli hatta.

    Aktivis Mahasiswa ini juga berharap Bupati melakukan pemberhentian sementara, itu berdasarkan regulasi yang ada bahwa apabila terdapat kepala desa dengan status tersangka, maka ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara, harus dilakukan Bupati Luwu Utara, hingga adanya keputusan pengadilan terkait kasus penyalahgunaan Dana Desa.

    "Dengan pertimbangan: Pemerintahan di Desa yang tak lagi kondusif dan dapat merugikan masyarakat setempat apalagi diketahui saat ini Kepala Desa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Secara otomatis  Pelayanan Kepada masyarakat tidak lagi fokus di akibatkan kepala desa yang sedang melakukan proses hukum," harapnya.

    "Saya juga menunggu respon dari Bupati Luwu Utara terkait surat yang kami masukan dan ketika belum juga mendapat respon. maka kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati Luwu Utara," tutupnya.

    ■ Deddi Budiman
    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terkini

    loading...
    loading...

    TOKOH ISLAM

    +